Kebijakan Pembangunan

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Data program pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto disusun berdasarkan alternatif tindakan yang layak yang disusun pada tabel sebelumnya. Kemudian dari tiap tindakan tersebut dikelompokkan kedalam tipe ataupun jenis program yang memiliki tema dan bersifat lebih global. Secara umum, program yang ada pada RPJM Kalurahan Donokerto dikelompokkan dalam empat (5) bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

Setelah jenis kegiatan terbentuk, kemudian dilakukan pendataan lokasi yang akan menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan. Lokasi yang ada meliputi dusun-dusun di Kalurahan Donokerto sehingga dapat ditentukan banyak tidaknya masyarakat padukuhan yang mengikuti dan membutuhkan kegiatan tersebut.

Langkah berikutnya yaitu penentuan sifat dan sasaran kegiatan. Sifat kegiatan dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat lama dan baru. Sifat kegiatan lama yaitu kegiatan yang sudah pernah dicanangkan oleh pemerintah Kalurahan. Dengan demikian kegiatan yang bersifat lama hanya melanjutkan program pemerintah Kalurahan agar program Kalurahan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan program yang bersifat baru yaitu kegiatan yang belum dicanangkan oleh pemerintah. Kegiatan yang akan direkomendasikan merupakan kegiatan yang masih baru dan perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan program tersebut walaupun masih bersifat baru dapat berjalan berkesinambungan. Pendataan sasaran kegiatan dapat diartikan sebagai komunitas penerima kegiatan yang nantinya dapat merasakan dampak dari kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran kegiatan meliputi sarana dan prasarana fisik, komunitas atau perkumpulan masyarakat, dll. Setelah bidang, tema program, kegiatan sifat dan sasaran terbentuk, di susunlah target untuk tiap-tiap kegiatan berdasarkan data kebutuhan program. Target kegiatan tersebut meliputi tiga variabel, yaitu:

1. Volume

Yaitu banyaknya variabel baik komunitas orang, jumlah bahan, total kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang disertai dengan perhitungan rancangan biaya. Biaya ini didapat berdasarkan keperluan pengeluaran berdasarkan kurs rupiah

2. Harga

Yaitu biaya yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan dalam satu variabel waktu atau banyaknya bahan baku (untuk kegiatan sarana dan prasarana fisik) dalam satu satuan tertentu.

3. Biaya

Yaitu jumlah harga di kalikan jumlah volume yang dapat berupa variabel komunitas dan jumlah agenda pertemuan (bila kegiatan tersebut diadakan lebih dari satu kali dalam lima tahun).

Setelah target di tentukan, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah penentuan post anggaran ( sumber biaya) yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sumber biaya tersebut meliputi:

1. APBKAL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)

APBKAL adalah post finansial/ pendapatan Kalurahan yang akan digunakan sebagai anggaran kegiatan yang berada di Kalurahan.

2. APBD II (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Kabupaten)

APBD II yaitu pos anggaran dari pemerintah kabupaten sleman yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah kabupaten sleman menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

3. APBD I (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Provinsi)

APBD I yaitu pos anggaran dari pemerintah provinsi DIY yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah provinsi DIY menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

4. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Pusat)

APBN yaitu pos anggaran dari pemerintah pusat (Jakarta) yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

5. Swadaya warga Kalurahan Donokerto

Yaitu seberapa besar pembiayaan yang berasal dari masyarakat Kalurahan Donokerto yang dapat berupa tenaga dan biaya. Post dana yang digunakan dari swadaya yaitu kegiatan yang bersifat sukarela dan hanya berada dalam lingkup padukuhan.

Rencana pembangunan Kalurahan Donokerto Tahun 2021-2026 dibagi kedalam 5 ( lima ) bidang yakni bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan penanggulangan bencana, kedaan darurat dan keadaan mendesak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Salah satu bidang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan yang menjadi fokus dalam pembangunan Kalurahan adalah bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan atau program yang melibatkan aparat Kalurahan. Jenis kegiatan yang ada meliputi pemilihan Lurah, pemilihan pamong kelurahan, inventarisasi TKD dan sertifikasi masal,

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi masal yang merupakan program Penataan penguasaan pemilik dan pemanfaatan tanah sebagai jenis kegiatan yang memerlukan dana paling besar  yaitu Rp. 1.191.000.000,-. Pentingnya program ini sehingga membutuhkan biaya yang  sangat besar juga cukup beralasan, sebab dengan adanya kelengkapan data mengenai pertanahan melalui sertifikasi masal, hal itu akan mempermudah pihak pemerintah Kalurahan utamanya dalam penarikan PBB yang menjadi salah satu sumber pemasukan Kalurahan. Dana terbesar kedua ialah untuk pembiayaan Sekretariat sebesar Rp. 927.000.000,- setelah disyahkannya Undang-undang Kalurahan Nomor 6 Tahun 2014, sekretariat berperan penting dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan Kalurahan, banyak fasilitas yang perlu diadakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan Kalurahan.

1. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan merupakan salah satu fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto. Rencana anggaran biaya (RAB) bidang pembangunan adalah salah satu anggaran bidang di dalam RPJM yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan untuk membantu kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan fisik, salah satu kegiatannya misalkan perbaikan ataupun pembangunan berupa prasarana fisik seperti jalan, jembatan, dsb. Lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut.

Dari grafik dapat dilihat bahwa rencana anggaran terbesar di bidang pembangunan ialah mengenai pembangunan sarana dan prasarana aset Kalurahan yang diharapkan nantinya Kalurahan donokerto menjadi pusat perekonomian di Kapanewon turi, membutuhkan dana sebesar Rp 5.031.000.000,- dimana dana tersebut direncanakan berasal dari dana APBKAL, APBD I, APBD II, APBN, dan tidak menutup kemungkinan dari bantuan pihak ke 3. Sebab jika pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut dibebankan kepada masyarakat hal itu sulit dilakukan, mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih memerlukan bantuan. Wlaupun pembangunan sarana dan prasarana aset Kalurahan memerlukan dana yang paling besar, tapi dalam penentuan skala perioritas pembangunan kantor dan lingkungan kantor adalah prioritas utama, karena Kalurahan donokerto belum memiliki kantor untuk kelembagaan, kantor untuk kelembagaan, dan lingkungan kantor yang belum tertata rapi, membutuhkan dana sebesar Rp. 2.977.000.000,- juga tidak kalah pentingnya adalah untuk irigasi pertanian dan sarana prasarana yang mendukung sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk Kalurahan Donokerto adalah petani, dan mereka sangat membutuhkan air untuk mengaliri sawah/ perkebunannya, disamping itu program ini termasuk memudahkan para petani ataupun petani dapat meningkatkan produktifitas pertaniannya, tidak secara langsung kondisi ekonomi  masyarakat bisa merangkak naik karena hasil pertaniannya meningkat.

1. Bidang Kemasyarakatan

    Pembangunan dalam rangka memajukan Kalurahan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik. Akan tetapi pembangunan dapat berarti pula membangun masyarakat yang berwawasan dan memiliki moral. Dengan demikian pembangunan yang ada akan tercapai secara menyeluruh. Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto kegiatan dalam bidang kemasyarakatan meliputi penyuluhan ekonomi produktif, penyuluhan KB dan balita, penyuluhan kesenian, bantuan untuk bidang kesenian, penyuluhan kesehatan dan lingkungan, penyuluhan kelembagaan, bantuan pendidikan, penyuluhan kesehatan dan lingkungan, penyuluhan kelembagaan, bantuan kesehatan dan pengadaan media info berkala tentang perkembangan teknologi tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini :

Dari grafik diketahui data RAB dapat disimpulkan bahwa jenis kegiatan yang membutuhkan dana paling besar adalah  kegiatan kesehatan dan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar Rp 331.586.000,- . Masyarakat yang sehat tentunya ada jiwa yang kuat apalagi didukung kegiatan keagamaan dimana pada tabel tersebut untuk pendanaan masuk peringkat ke 2 dengan dana sebesar Rp. 230.044.000,-, dimana proram tersebut merupakan salah satu perwujudan visi dan misi Lurah donokerto yang dilantik

1. Bidang Pemberdayaan

Dengan disyahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan,  PP Nomor 43 Tahun 2014, dan PP Nomor 43 Tahun 2014, arah pembangunan Kalurahan meliputi 4 (empat) bidang yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemebrdayaan, oleh sebab itu pemerintah Kalurahan donokerto segera menyusun program-program tersebut. Dalam program bidang pemberdayaan ini sesuai dengan visi misi Lurah donokerto lebih menekankan pada pelatihan-pelatihan yang bisa membekali masyarakat yang notabennya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini :

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendanaan tertinggi ada pada 4 program yaitu untuk perikanan, peternakan, ketrampilan, dan skill. Kalurahan donokerto memiliki potensi dalam hal perikanan, namun tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang dalam hal pembudi dayaan dan juga dalam hal permodalan, untuk itu pemerintah Kalurahan donokerto ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan donokerto melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuhan agar masyarakat mampu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya, dalam hal ini pemerintah Kalurahan juga mohon campur tangan dari pihak-pihak yang mampu untuk menyukseskan program tersebut, disamping dari dana APBKal juga bisa diraih dari APBD I, APBD II, APBN.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Data program pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto disusun berdasarkan alternatif tindakan yang layak yang disusun pada tabel sebelumnya. Kemudian dari tiap tindakan tersebut dikelompokkan kedalam tipe ataupun jenis program yang memiliki tema dan bersifat lebih global. Secara umum, program yang ada pada RPJM Kalurahan Donokerto dikelompokkan dalam empat (5) bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

Setelah jenis kegiatan terbentuk, kemudian dilakukan pendataan lokasi yang akan menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan. Lokasi yang ada meliputi dusun-dusun di Kalurahan Donokerto sehingga dapat ditentukan banyak tidaknya masyarakat padukuhan yang mengikuti dan membutuhkan kegiatan tersebut.

Langkah berikutnya yaitu penentuan sifat dan sasaran kegiatan. Sifat kegiatan dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat lama dan baru. Sifat kegiatan lama yaitu kegiatan yang sudah pernah dicanangkan oleh pemerintah Kalurahan. Dengan demikian kegiatan yang bersifat lama hanya melanjutkan program pemerintah Kalurahan agar program Kalurahan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan program yang bersifat baru yaitu kegiatan yang belum dicanangkan oleh pemerintah. Kegiatan yang akan direkomendasikan merupakan kegiatan yang masih baru dan perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan program tersebut walaupun masih bersifat baru dapat berjalan berkesinambungan. Pendataan sasaran kegiatan dapat diartikan sebagai komunitas penerima kegiatan yang nantinya dapat merasakan dampak dari kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran kegiatan meliputi sarana dan prasarana fisik, komunitas atau perkumpulan masyarakat, dll. Setelah bidang, tema program, kegiatan sifat dan sasaran terbentuk, di susunlah target untuk tiap-tiap kegiatan berdasarkan data kebutuhan program. Target kegiatan tersebut meliputi tiga variabel, yaitu:

1. Volume

Yaitu banyaknya variabel baik komunitas orang, jumlah bahan, total kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang disertai dengan perhitungan rancangan biaya. Biaya ini didapat berdasarkan keperluan pengeluaran berdasarkan kurs rupiah

2. Harga

Yaitu biaya yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan dalam satu variabel waktu atau banyaknya bahan baku (untuk kegiatan sarana dan prasarana fisik) dalam satu satuan tertentu.

3. Biaya

Yaitu jumlah harga di kalikan jumlah volume yang dapat berupa variabel komunitas dan jumlah agenda pertemuan (bila kegiatan tersebut diadakan lebih dari satu kali dalam lima tahun).

Setelah target di tentukan, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah penentuan post anggaran ( sumber biaya) yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sumber biaya tersebut meliputi:

1. APBKAL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)

APBKAL adalah post finansial/ pendapatan Kalurahan yang akan digunakan sebagai anggaran kegiatan yang berada di Kalurahan.

2. APBD II (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Kabupaten)

APBD II yaitu pos anggaran dari pemerintah kabupaten sleman yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah kabupaten sleman menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

3. APBD I (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Provinsi)

APBD I yaitu pos anggaran dari pemerintah provinsi DIY yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah provinsi DIY menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

4. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat Pusat)

APBN yaitu pos anggaran dari pemerintah pusat (Jakarta) yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat Kalurahan, sehingga dengan rancangan anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat menggunakan mekanisme pangajuan proposal maupun dapat berwujud bantuan yang memang sudah dianggarkan untuk keperluan pemerintah Kalurahan.

5. Swadaya warga Kalurahan Donokerto

Yaitu seberapa besar pembiayaan yang berasal dari masyarakat Kalurahan Donokerto yang dapat berupa tenaga dan biaya. Post dana yang digunakan dari swadaya yaitu kegiatan yang bersifat sukarela dan hanya berada dalam lingkup padukuhan.

Rencana pembangunan Kalurahan Donokerto Tahun 2021-2026 dibagi kedalam 5 ( lima ) bidang yakni bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan penanggulangan bencana, kedaan darurat dan keadaan mendesak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Salah satu bidang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan yang menjadi fokus dalam pembangunan Kalurahan adalah bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan atau program yang melibatkan aparat Kalurahan. Jenis kegiatan yang ada meliputi pemilihan Lurah, pemilihan pamong kelurahan, inventarisasi TKD dan sertifikasi masal,

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi masal yang merupakan program Penataan penguasaan pemilik dan pemanfaatan tanah sebagai jenis kegiatan yang memerlukan dana paling besar  yaitu Rp. 1.191.000.000,-. Pentingnya program ini sehingga membutuhkan biaya yang  sangat besar juga cukup beralasan, sebab dengan adanya kelengkapan data mengenai pertanahan melalui sertifikasi masal, hal itu akan mempermudah pihak pemerintah Kalurahan utamanya dalam penarikan PBB yang menjadi salah satu sumber pemasukan Kalurahan. Dana terbesar kedua ialah untuk pembiayaan Sekretariat sebesar Rp. 927.000.000,- setelah disyahkannya Undang-undang Kalurahan Nomor 6 Tahun 2014, sekretariat berperan penting dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan Kalurahan, banyak fasilitas yang perlu diadakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan Kalurahan.

1. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan merupakan salah satu fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto. Rencana anggaran biaya (RAB) bidang pembangunan adalah salah satu anggaran bidang di dalam RPJM yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan untuk membantu kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan fisik, salah satu kegiatannya misalkan perbaikan ataupun pembangunan berupa prasarana fisik seperti jalan, jembatan, dsb. Lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut.

Dari grafik dapat dilihat bahwa rencana anggaran terbesar di bidang pembangunan ialah mengenai pembangunan sarana dan prasarana aset Kalurahan yang diharapkan nantinya Kalurahan donokerto menjadi pusat perekonomian di Kapanewon turi, membutuhkan dana sebesar Rp 5.031.000.000,- dimana dana tersebut direncanakan berasal dari dana APBKAL, APBD I, APBD II, APBN, dan tidak menutup kemungkinan dari bantuan pihak ke 3. Sebab jika pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut dibebankan kepada masyarakat hal itu sulit dilakukan, mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih memerlukan bantuan. Wlaupun pembangunan sarana dan prasarana aset Kalurahan memerlukan dana yang paling besar, tapi dalam penentuan skala perioritas pembangunan kantor dan lingkungan kantor adalah prioritas utama, karena Kalurahan donokerto belum memiliki kantor untuk kelembagaan, kantor untuk kelembagaan, dan lingkungan kantor yang belum tertata rapi, membutuhkan dana sebesar Rp. 2.977.000.000,- juga tidak kalah pentingnya adalah untuk irigasi pertanian dan sarana prasarana yang mendukung sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk Kalurahan Donokerto adalah petani, dan mereka sangat membutuhkan air untuk mengaliri sawah/ perkebunannya, disamping itu program ini termasuk memudahkan para petani ataupun petani dapat meningkatkan produktifitas pertaniannya, tidak secara langsung kondisi ekonomi  masyarakat bisa merangkak naik karena hasil pertaniannya meningkat.

1. Bidang Kemasyarakatan

    Pembangunan dalam rangka memajukan Kalurahan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik. Akan tetapi pembangunan dapat berarti pula membangun masyarakat yang berwawasan dan memiliki moral. Dengan demikian pembangunan yang ada akan tercapai secara menyeluruh. Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Donokerto kegiatan dalam bidang kemasyarakatan meliputi penyuluhan ekonomi produktif, penyuluhan KB dan balita, penyuluhan kesenian, bantuan untuk bidang kesenian, penyuluhan kesehatan dan lingkungan, penyuluhan kelembagaan, bantuan pendidikan, penyuluhan kesehatan dan lingkungan, penyuluhan kelembagaan, bantuan kesehatan dan pengadaan media info berkala tentang perkembangan teknologi tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini :

Dari grafik diketahui data RAB dapat disimpulkan bahwa jenis kegiatan yang membutuhkan dana paling besar adalah  kegiatan kesehatan dan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar Rp 331.586.000,- . Masyarakat yang sehat tentunya ada jiwa yang kuat apalagi didukung kegiatan keagamaan dimana pada tabel tersebut untuk pendanaan masuk peringkat ke 2 dengan dana sebesar Rp. 230.044.000,-, dimana proram tersebut merupakan salah satu perwujudan visi dan misi Lurah donokerto yang dilantik

1. Bidang Pemberdayaan

Dengan disyahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan,  PP Nomor 43 Tahun 2014, dan PP Nomor 43 Tahun 2014, arah pembangunan Kalurahan meliputi 4 (empat) bidang yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemebrdayaan, oleh sebab itu pemerintah Kalurahan donokerto segera menyusun program-program tersebut. Dalam program bidang pemberdayaan ini sesuai dengan visi misi Lurah donokerto lebih menekankan pada pelatihan-pelatihan yang bisa membekali masyarakat yang notabennya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini :

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendanaan tertinggi ada pada 4 program yaitu untuk perikanan, peternakan, ketrampilan, dan skill. Kalurahan donokerto memiliki potensi dalam hal perikanan, namun tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang dalam hal pembudi dayaan dan juga dalam hal permodalan, untuk itu pemerintah Kalurahan donokerto ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan donokerto melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuhan agar masyarakat mampu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya, dalam hal ini pemerintah Kalurahan juga mohon campur tangan dari pihak-pihak yang mampu untuk menyukseskan program tersebut, disamping dari dana APBKal juga bisa diraih dari APBD I, APBD II, APBN.