Pemerintah Kalurahan Donokerto melaksanakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pemutakhiran Penyusunan Data Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I Tahun 2026 pada Rabu (24/6/2026) bertempat di Balai Kalurahan Donokerto. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Musyawarah dihadiri oleh Lurah Donokerto, Ketua dan Anggota BPKal Donokerto, 16 Dukuh se-Kalurahan Donokerto, Tokoh Lembaga, Tokoh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapanewon Turi, serta unsur terkait lainnya yang memiliki peran dalam proses validasi data kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Tenaga Pelaksana Sistem Pendataan Sosial (TPSK) Kalurahan Donokerto memaparkan hasil pemutakhiran data kemiskinan Semester I Tahun 2026. Pemaparan tersebut meliputi perubahan data warga, usulan penambahan maupun penghapusan penerima manfaat, serta hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan bersama para dukuh dan kader di masing-masing wilayah.
Lurah Donokerto menegaskan bahwa akurasi data kemiskinan merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program bantuan sosial. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang benar dan objektif sehingga tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Sementara itu, TKSK Kapanewon Turi menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kalurahan Donokerto dalam melaksanakan proses pemutakhiran data secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah kalurahan, para dukuh, TPSK, serta tokoh masyarakat diharapkan mampu menghasilkan data DTKS yang semakin berkualitas dan valid.
Melalui pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ini, Pemerintah Kalurahan Donokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data sosial yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Data hasil musyawarah selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses pemutakhiran DTKS serta mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosia